Apa Jenis Pemerintahan yang Dimiliki Indonesia?

Apa Jenis Pemerintahan yang Dimiliki Indonesia?

Pemerintah Indonesia bekerja dalam kerangka republik demokrasi perwakilan presiden di mana Presiden adalah kepala negara dan pemerintah. Presiden, pada gilirannya, memilih Kabinet Indonesia yang membentuk cabang eksekutif yang memelihara pemerintahan sehari-hari. Sistem peradilan terdiri dari berbagai pengadilan yang mendengarkan dan menangani kasus-kasus internal negara. Mahkamah Agung adalah Sistem Peradilan Tertinggi di negara ini sementara Komisi Ombudsman Nasional mengawasi kasus-kasus terhadap negara. Fungsi MPR dalam meresmikan garis besar kebijakan negara, melantik presiden dan mendukung dan mengamandemen konstitusi. Konstitusi Indonesia mengatur negara.

Kerangka Kerja Konstitusi

Konstitusi Indonesia tahun 1945 memberi kekuasaan eksekutif kepada cabang eksekutif pemerintah, terutama presiden. Juga, undang-undang mengatur Dewan Penasihat Agung, badan penasihat presiden yang nasihatnya tidak mengikat secara hukum, serta memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menunjuk Badan Pemeriksa Keuangan yang membiayai keuangan negara. Konstitusi menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memilih presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Pada tahun 1999 undang-undang membatasi Presiden untuk dua hal. Pada tahun 2004, undang-undang baru tersebut menetapkan bahwa kedua pemimpin harus dipilih secara langsung. Secara umum, Konstitusi menentukan fungsi dan struktur pemerintah, mengedepankan hak-hak dasar warga negara, dan mempertahankan standar budaya nasional.

Cabang Eksekutif Pemerintah Indonesia

Warga negara Indonesia harus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun. Presiden adalah kepala negara, komandan tertinggi angkatan bersenjata Indonesia dan bertanggung jawab untuk, memelihara pemerintahan internal, membuat kebijakan dalam negeri dan urusan luar negeri. Dia menunjuk menteri kabinet. Perwakilan mengelola masalah ekonomi, pertahanan, pendidikan, pertanian, urusan luar negeri dan urusan agama. Presiden menentukan jumlah dan sifat menteri.

Cabang Legislatif Pemerintah Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk cabang legislatif pemerintah. Pada tahun 2004, negara ini mengadopsi sistem parlementer bikameral dan membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai majelis tinggi. Empat perlima kursi MPR adalah milik majelis rendah, dan anggota di sini dipilih melalui kumpulan calon non-partisan nasional. Di lain pihak, anggota DPR dipilih langsung dari sistem proporsi berbasis provinsi di mana para pemilih juga memilih untuk individu dan partai-partai tertentu. Setiap anggota legislatif melayani masa jabatan lima tahun. Cabang mendukung dan mengubah konstitusi, melantik presiden dan meresmikan garis besar kebijakan negara.

Peradilan

Level tertinggi dalam sistem peradilan adalah Mahkamah Agung Indonesia yang berfungsi dalam sidang banding penghentian akhir dan ulasan kasus. Presiden menunjuk hakim yang melayani Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) adalah tempat di mana kebanyakan sengketa perdata muncul. Pengadilan Niaga menangani masalah-masalah seperti kebangkrutan dan kebangkrutan, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Negara) mendengarkan hukum administrasi dan kasus-kasus yang melawan pemerintah. Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) memperdebatkan legalitas hukum, pembubaran partai politik, pemilihan umum, dan ruang lingkup kewenangan lembaga negara; dan Pengadilan Agama menangani kasus hukum Syariah terkodifikasi. Komisi Yudisial (Komisi Yudisial) mengawasi para hakim ini. Komisi Ombudsman Nasional mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh Negara.

Pemerintah Daerah Indonesia

Indonesia memiliki 30 provinsi (Provinsi, Propinsi), ditambah dua kabupaten khusus (Aceh) di Sumatera bagian utara dan Yogyakarta di Jawa Tengah, dan Daerah Khusus Ibukota (metropolitan Jakarta). Wilayah administratif bertepatan dengan daerah tradisional di Aceh. pulau yang lebih kecil dengan ciri-ciri alami yang berfungsi sebagai batas.Di pulau yang lebih besar, batas administratif dibuat untuk menyederhanakan tradisi dan divisi budaya yang kompleks.Sejak tahun 1999, para pemimpin kota dan kabupaten dipilih melalui pemilihan lokal langsung. legislatif nasional dan juga dipilih melalui pemilihan umum. Desa atau kelompok desa di pedesaan (kepala terpilih) dan daerah perkotaan (kepala ditunjuk) menghubungkan orang-orang dan pemerintah pusat. Biasanya ada dua tingkat organisasi lingkungan di desa, masyarakat asosiasi (rukun warga) dan asosiasi lingkungan (rukun tetangga) .Badan-badan ini memilih kursi mereka orang.

Hubungan Luar Negeri Indonesia

Selama masa Suharto sebagai Presiden, negara membangun hubungan yang kuat dengan AS dan menjalin hubungan dengan PR China karena ketegangan domestik Indonesia dan kebijakan anti-komunis. Indonesia adalah anggota pendiri ASEAN dan dengan demikian anggota ASEAN + 3 serta KTT Asia Timur. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan AS untuk menghapuskan fundamentalisme Islam dan kelompok-kelompok teroris. Presiden yang berkuasa adalah Joko Widodo yang telah menjabat sejak 20 Oktober 2014.